Manila55 Kesiapan menghadapi bencana menjadi kebutuhan penting. Simak peran pemerintah, masyarakat, dan sistem mitigasi dalam menghadapi risiko.
Dalam konteks APBN, pemerintah menyebut pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Pada semester I 2026, pemerintah melaporkan defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan, setelah sebelumnya mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026. Bank Indonesia menyebut pertumbuhan tersebut antara lain ditopang oleh stimulus fiskal, konsumsi pemerintah, serta investasi.
Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi tetap memiliki aktivitas pertumbuhan, tetapi masyarakat tetap perlu memperhatikan faktor risiko yang dapat memengaruhi kondisi ke depan. Ketika masyarakat mempertanyakan sebuah keputusan pemerintah, ruang dialog menjadi penting. Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, sementara dukungan terhadap pemerintah juga tidak berarti semua kebijakan harus diterima tanpa evaluasi.
Karena itu, kualitas tata kelola menjadi semakin penting. Pemerintah membutuhkan kebijakan berbasis data, koordinasi yang baik, serta kemampuan melakukan evaluasi ketika suatu program tidak menghasilkan dampak seperti yang diharapkan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai bagaimana anggaran digunakan, bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasil sebuah program dievaluasi. BNPB dalam laporan 2026 mencatat sejumlah kejadian yang didominasi antara lain oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Pada pertengahan 2026, beberapa wilayah juga menghadapi kekurangan air bersih akibat kondisi kemarau.
Langkah ini menjadi bukti komitmen dalam meningkatkan kualitas akses literasi.